Efisiensi APBN Vietnam: Kurangi Kementerian dari 30 menjadi 22

PRIA4D - Pemerintah Vietnam sedang melaksanakan langkah efisiensi besar dalam birokrasinya. Upaya penghematan anggaran dilakukan dengan mengurangi jumlah kementerian/lembaga serta menurunkan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di negara tersebut. Semua lembaga, termasuk kepolisian dan militer, akan mengalami pemangkasan signifikan. Dari 30 kementerian/lembaga, hanya 22 yang akan dipertahankan. Menurut media lokal Vietnamnet pada Rabu (12/2/2025), Menteri Dalam Negeri Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, menyatakan bahwa pemerintah memerlukan dana besar untuk pembangunan nasional. 

Usulan telah diajukan kepada Majelis Nasional untuk mempertimbangkan struktur organisasi baru yang diusulkan, terdiri dari 14 kementerian dan lembaga setingkat menteri. Ini termasuk pembentukan enam kementerian baru yang berasal dari penggabungan 11 kementerian yang ada. Contohnya adalah Kementerian Konstruksi Vietnam, hasil penggabungan Kementerian Konstruksi dan Kementerian Transportasi. Ada juga Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup yang berasal dari penggabungan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan dengan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 

Selanjutnya, Kementerian Sains dan Teknologi baru akan dibentuk dari penggabungan Kementerian Sains dan Teknologi dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi. Berikut adalah 11 kementerian di Vietnam yang tetap dipertahankan: Kementerian Pertahanan Nasional, Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Kehakiman, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Kesehatan, Kantor Pemerintah, Inspektorat Pemerintah, dan Bank Negara Vietnam. Kekhawatiran PNS Vietnam Rencana ini menimbulkan kekhawatiran bagi PNS, yang menganggap pekerjaan di lembaga pemerintahan sebagai status sosial tinggi dan jaminan kemapanan hidup. 

Pada 2022, hampir 2 juta orang bekerja di sektor publik, dan diperkirakan 1 dari 5 pekerjaan PNS akan hilang dalam lima tahun ke depan. Akibat pemangkasan, 100.000 orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini, tetapi target jumlah PNS yang akan dikurangi belum jelas. Pengurangan lembaga negara dan jumlah PNS dilakukan setelah pemimpin baru Vietnam, To Lam, mengupayakan efisiensi APBN dengan birokrasi yang lebih ramping. 

Diharapkan birokrasi yang lebih efisien akan mempercepat kinerja pemerintah dan mengurangi pengeluaran APBN, yang sebelumnya banyak terserap untuk menggaji PNS. Inisiatif ini diambil oleh To Lam setelah dilantik sebagai Pemimpin Tertinggi Negara oleh Partai Komunis Vietnam pada Agustus 2024. To Lam juga berkomitmen untuk membersihkan pejabat yang malas dan terlalu nyaman di lembaga negara. "Jika kita ingin tubuh yang sehat, kita harus berani mengatasi rasa sakit untuk menghilangkan 'tumor'," ujar To Lam seperti dikutip dari Straits Times, sebagaimana disampaikan oleh PRIA4D.