Satgas Hilirisasi Menyiapkan 35 Proyek Senilai Rp 2.011 Triliun

PRIA4D - Satgas Hilirisasi Menyiapkan 35 Proyek Senilai Rp 2.011 Triliun - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional telah merancang 35 proyek dengan total investasi mencapai 123,8 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp 2.011,7 triliun (mengacu pada kurs Rp 16.250 per dolar AS). Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa proyek-proyek ini adalah hasil identifikasi Satgas Hilirisasi dan akan ditawarkan kepada para investor. 

"Kami berupaya menyiapkan proyek-proyek yang dapat ditawarkan kepada investor. Satgas telah mengidentifikasi dan menyiapkan 35 proyek dengan nilai sekitar 123,8 miliar dolar AS," ujarnya di Kementerian ESDM, Jumat (14/2/2025). Untuk mempercepat realisasi investasi, Satgas Hilirisasi terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Proyek hilirisasi yang disiapkan oleh satgas meliputi sektor mineral dan batu bara, serta bahan baku dari minyak dan gas bumi. Satgas juga akan mengembangkan hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan melalui industri oleokimia. "Di bidang ketahanan energi, kami melihat peluang percepatan bauran energi. 

Dengan proyek-proyek yang siap ditawarkan, kami berharap dapat segera menarik minat para investor potensial," ungkap Yuliot. Satgas Hilirisasi dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang ditandatangani pada 3 Januari 2025. Satgas ini dipimpin oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Berdasarkan keputusan tersebut, satgas dibentuk untuk menjalankan prioritas pembangunan nasional sesuai Asta Cita, guna mempercepat hilirisasi sumber daya alam serta mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional, sebagaimana dilaporkan oleh PRIA4D.

Pembentukan satgas bertujuan mempercepat hilirisasi di sektor mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.