Trump Kurangi Birokrasi AS, 9.500 Pegawai Diberhentikan

PRIA4D - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bersama penasihatnya Elon Musk, semakin aktif mengurangi birokrasi. Lebih dari 9.500 pegawai diberhentikan dari berbagai instansi pemerintah, mulai dari pengelolaan lahan federal hingga layanan veteran. Pemecatan ini meliputi Departemen Dalam Negeri, Energi, Urusan Veteran, Pertanian, serta Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Mayoritas yang terdampak adalah pegawai dalam masa percobaan, yakni mereka yang bekerja kurang dari setahun dan memiliki perlindungan kerja lebih lemah. 

Kebijakan ini meningkatkan jumlah pegawai yang meninggalkan pekerjaan mereka. Sebelumnya, sekitar 75.000 pekerja menerima pesangon dari Trump dan Musk untuk mengundurkan diri secara sukarela, jumlah ini sekitar 3% dari total 2,3 juta pegawai pemerintah AS. Trump beranggapan birokrasi pemerintah terlalu besar dan memboroskan anggaran. Saat ini, utang pemerintah AS mencapai 36 triliun dolar AS, dengan defisit anggaran sebesar 1,8 triliun dolar AS tahun lalu. Reformasi birokrasi telah disepakati secara bipartisan di Kongres, meski anggota Partai Demokrat menilai Trump melangkahi wewenang legislatif dalam pengeluaran federal. Sebaliknya, mayoritas Partai Republik mendukung langkah ini. Kebijakan Musk dalam pemangkasan ini menimbulkan ketegangan di internal pemerintahan Trump. 

Beberapa pembantu presiden, termasuk Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles, mengeluhkan kurangnya koordinasi. Selain PHK besar-besaran, Trump dan Musk berupaya mencabut perlindungan pegawai tetap, membekukan sebagian besar bantuan luar negeri AS, serta menutup beberapa lembaga, termasuk USAID dan CFPB. Dampaknya terasa di berbagai instansi. Hampir setengah pegawai percobaan di CDC dan NIH kehilangan pekerjaan. Dinas Kehutanan AS memberhentikan sekitar 3.400 pegawai baru, sedangkan Dinas Taman Nasional mem-PHK sekitar 1.000 pegawai. IRS juga bersiap mengurangi ribuan pegawai dalam waktu dekat, yang dikhawatirkan menghambat pemungutan pajak menjelang batas waktu pelaporan pajak penghasilan 15 April 2025. 

Pengurangan anggaran juga mempengaruhi layanan publik. Setelah kebakaran melanda Los Angeles, perekrutan petugas pemadam kebakaran musiman dihentikan, dan pembersihan hutan tertunda. Langkah agresif Musk menuai kritik, dengan pengamat menilai pendekatannya lebih ideologis ketimbang efisiensi anggaran. Menteri Keuangan AS Scott Bessent berusaha menenangkan kekhawatiran dengan menyamakan kebijakan ini dengan audit keuangan. "Tim Musk hanya mengunjungi berbagai lembaga, melakukan audit, dan mencari praktik terbaik," katanya kepada Fox Business Network. Namun, bagi pekerja yang terdampak, kebijakan ini merupakan pukulan berat. 

Nick Gioia, seorang mantan militer yang telah mengabdi di Departemen Pertahanan selama 17 tahun sebelum bergabung dengan Layanan Penelitian Ekonomi USDA pada bulan Desember lalu, merasa dikhianati setelah kehilangan pekerjaannya. "Saya telah berkorban banyak untuk negara ini. Sebagai veteran, saya merasa dikhianati oleh negara sendiri," ungkapnya. Serikat pekerja yang mewakili lebih dari 100.000 pegawai federal menilai tindakan ini bertujuan melemahkan regulasi yang mengawasi sektor industri dan keuangan. Steve Lenkart, direktur eksekutif serikat pekerja National Federation of Federal Employees, menyebut pemangkasan ini sebagai upaya mengurangi pengaruh pemerintah dalam dunia usaha dan menguntungkan para konglomerat, termasuk Musk, sebagaimana dilaporkan oleh PRIA4D.

Beberapa pemecatan terpaksa dibatalkan. Sekitar 1.200 hingga 2.000 pekerja Departemen Energi kehilangan pekerjaan, termasuk 325 pegawai di Badan Keamanan Nuklir Nasional yang mengawasi persediaan senjata nuklir. Namun, sebagian PHK di sektor keamanan nuklir dibatalkan karena urgensi peran mereka. Meski demikian, belum jelas berapa banyak pemecatan yang benar-benar dibatalkan. Pemerintah juga menunda PHK di Biro Perlindungan Keuangan Konsumen AS setelah perintah pengadilan pada Jumat (9/2/2025). 

Serikat pekerja federal mengajukan gugatan untuk menghentikan pemangkasan pegawai ini. Tiga hakim federal sedang meninjau apakah tim Musk boleh mengakses sistem pembayaran Departemen Keuangan serta data sensitif dari lembaga kesehatan, perlindungan konsumen, dan ketenagakerjaan AS. Seorang hakim federal di New York bahkan memperpanjang perintah penahanan sementara yang melarang tim Musk mengakses sistem Departemen Keuangan sejak Sabtu lalu.